- Advertisement -
Online Game

Menyikapi data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait 14 zona merah megathrust serta potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, mendesak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan nasional secara menyeluruh.

“Data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan dasar kesiapan kita yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megathrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrem, menciptakan kerentanan multidimensi. Ini saatnya kita bertindak kolektif, dari tingkat pemerintah pusat hingga keluarga di rumah,” tegas Sandi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (16/12/2025).

- Advertisement -
Online Game

Menurut Sandi Fitrian Noor, Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megathrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang terus terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megathrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8–9 magnitudo. Zona megathrust merupakan pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megathrust. Sementara itu, gempa megathrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 kilometer.

Adapun keempat belas zona megathrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh–Andaman, Nias–Simeulue, Batu, Mentawai–Siberut, Mentawai–Pagai, Enggano, Jawa, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah.

Dari keempat belas zona megathrust tersebut, menurut BMKG terdapat dua zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat (Selat Sunda) dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai–Siberut dengan gempa terakhir pada 1797.

Menurut politisi Golkar dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.

Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megathrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT/RW.

“Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat harus didorong untuk menguasai protokol ‘LARI, JAUH, TINGGI’ saat terjadi gempa besar di pesisir,” tegas Sandi Noor.

Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini (seismic sensor), serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana, tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontinjensi.

Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor.

“Kesiapsiagaan adalah bentuk nyata dari kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Mari kita jadikan informasi dari BMKG ini sebagai momentum untuk memperkuat ketangguhan bangsa. Pemerintah harus memimpin, DPR akan mengawal anggaran dan kebijakan, tetapi ujung tombaknya ada pada kesadaran setiap warga masyarakat. Mencegah korban jiwa adalah prioritas utama. Kesigapan kita hari ini akan menentukan keselamatan kita esok hari,” pungkas Sandi Fitrian Noor.

- Advertisement -
Online Game

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini