Kaltim Terancam Banjir, Dana Mitigasi Bencana Anjlok Tajam pada 2026

Warga di desa-desa wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur seperti Semayang dan Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, terus bersiap menghadapi banjir yang datang hampir setiap tahun.

Fenomena yang telah berlangsung lama itu kini semakin sulit diprediksi masyarakat.

Kepala Desa Semayang, Isra, menyebut banjir biasanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, namun intensitas dan waktunya kian berubah.

“Dulu kita tahu bulan-bulan tertentu banjir atau kemarau. Sekarang tidak bisa ditentukan. Kadang perkiraan kemarau, akhirnya banjir atau sebaliknya,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).

Banjir di Semayang dapat mencapai kedalaman 4–5 meter. Sebagai antisipasi, warga membangun rumah panggung dengan ketinggian tiang minimal empat meter agar tetap aman.

Akses transportasi juga sering terputus. Warga terpaksa memarkir kendaraan di Simpang Semayang, sekitar lima kilometer dari desa.

“Jalan di sini putus sudah. Rumah lebih tinggi daripada jalan,” katanya.

Situasi serupa dialami warga Desa Teluk Bingkai. Dalam dua tahun terakhir, ketika banjir melanda, warga harus berenang atau menyewa perahu menuju Kecamatan Kenohan.

“Motor dan mobil tidak bisa lewat. Air sedada. Kadang kami bayar Rp100–200 ribu pulang pergi,” ujar Messasi, warga setempat.

Meski kerap terisolasi, bantuan khusus dari pemerintah disebut belum pernah diterima.

“Mungkin karena rumah tinggi-tinggi jadi dianggap aman,” ucapnya.

Warga menduga meningkatnya frekuensi banjir berkaitan dengan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di hulu.

Anggaran Dipangkas

Sementara warga hidup berdampingan dengan risiko banjir, anggaran mitigasi justru terpangkas.

Pemprov Kaltim memastikan Belanja Tidak Terduga (BTT) 2026 hanya tersisa Rp33,93 miliar, turun jauh dari Rp100 miliar pada 2025.

Penurunan tersebut merupakan dampak berkurangnya pendapatan transfer dari pusat yang anjlok hingga Rp6,19 triliun.

“Insya Allah cukup. Kita berharap tidak ada bencana besar,” kata Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, Kamis (4/12/2025).

Namun anggaran BTT tidak hanya untuk kebencanaan, melainkan juga kebutuhan mendesak lain, termasuk penanganan inflasi.

Tak Ada Penanaman Baru

Penyesuaian anggaran pada 2026 membuat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur hanya dapat melakukan pemeliharaan tanaman yang sudah ada di lahan kritis tanpa penanaman baru.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kaltim, Susilo Pranoto, menjelaskan tahun ini pihaknya mendapat anggaran sekitar Rp300 miliar, sehingga penanaman pohon baru masih bisa dilakukan.

Namun tahun depan, anggaran hanya sekitar Rp220 miliar.

“Kita prioritaskan P1 dan P2. P0 (penanaman baru) tidak ada tahun depan,” ucap Susilo, Jumat (5/12/2025).

Ia menyebut total lahan kritis di Kaltim mencapai sekitar 250.000 hektare berdasarkan data 2018–2024.

Upaya penghijauan baru menyentuh 8.994 hektare dengan lebih dari 5 juta bibit yang telah ditanam.

Ingatkan “Republik Bencana”

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim memperingatkan provinsi ini bergerak menuju kondisi yang mereka sebut “Republik Bencana”.

Polanya dinilai serupa dengan kerusakan ekologis yang memicu bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Eksploitasi brutal di balik ‘investasi’. Kaltim sedang mengulangi kesalahan fatal yang terjadi di Pulau Sumatera,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing.

Tragedi banjir bandang yang membawa material kayu dinilai menjadi bukti bahwa bencana tidak semata-mata akibat curah hujan ekstrem, melainkan krisis tata kelola ruang dan kerusakan lingkungan hulu.

Catatan Jatam Kaltim menunjukkan:

980 peristiwa banjir (2018–2024): Menunjukkan frekuensi bencana hidrometeorologi yang tinggi.

80 persen wilayah risiko tinggi: Berdasarkan Indeks Risiko Bencana BNPB 2024.

“Angka risiko tinggi ini adalah konsekuensi langsung dari rusaknya bentang alam. Hilangnya hutan, digusurnya lahan pertanian, dan dibiarkannya 1.735 lubang tambang menganga tanpa pemulihan,” tegas Mustari. 

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra_Fairus

Jangan Ulangi Kesalahan

Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan potensi bencana banjir yang dapat terjadi akibat alih fungsi hutan.

Peringatan ini mencuat setelah banjir bandang meluluhlantakkan sejumlah daerah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), baru-baru ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai bencana tersebut sebagai peringatan keras bahwa praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali di Kaltim dapat membawa risiko ekologis serupa.

“Alam memberi pesan yang jelas,” ujar Nurhadi.

Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan dan stabilitas wilayah.

Nurhadi juga menyinggung pernyataan pejabat pusat di masa lalu yang pernah menyebut deforestasi sebagai “hal lumrah”.

Namun, menurutnya, bencana di Sumatera membuktikan betapa rentannya suatu wilayah ketika tutupan hutan menyusut tanpa kendali.

Fenomena banyaknya gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera menjadi salah satu sorotan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut bahwa tumpukan kayu tersebut menjadi indikasi adanya aktivitas pembalakan liar berskala besar dan berlangsung lama.

“Sekalipun kayunya dianggap lapuk, jumlahnya menunjukkan pembalakan sudah masif. Ini harus menjadi cermin bagi Kaltim,” tegasnya.

Kesamaan kondisi antara Kaltim dan Sumatera, yakni sama-sama kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, membuat peringatan ini semakin mendesak.

Hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap dan penahan air merupakan faktor utama yang dapat mengubah hujan biasa menjadi bencana mematikan.

Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi persoalan ekonomi dan sumber daya alam, seperti perkebunan, kehutanan, serta potensi sungai dan danau, memberikan perhatian khusus terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kaltim.

Nurhadi mendesak agar pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan dilakukan dengan ekstra hati-hati dan tidak mengulangi praktik yang merusak lingkungan seperti di provinsi lain.

“Jangan sampai kita mengulangi kejadian yang sama. Setiap ekspansi lahan wajib mempertimbangkan keselamatan lingkungan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh lengah terhadap potensi bencana ekologis yang dipicu alih fungsi lahan.

Nurhadi juga memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kekhawatiran tersebut dengan menggagas komunikasi dan koordinasi yang lebih mendalam bersama dinas teknis terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kaltim, setelah pembahasan anggaran selesai.

Tujuannya untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan pembukaan lahan dijalankan secara ketat. Pengelolaan sumber daya alam harus diprioritaskan pada keberlanjutan, bukan semata-mata pada kepentingan ekonomi jangka pendek.

“Bencana di Sumatera menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan keberlanjutan,” pungkasnya. 

6 Kejadian Besar Dalam 2 Tahun

Ketua Info Taruna Samarinda (ITS), Joko Iswanto, menyoroti ancaman banjir besar yang kerap melanda Kota Samarinda.

Dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir, sejak awal 2024 hingga November 2025, pihaknya mencatat enam kali kejadian banjir besar yang berdampak signifikan dan mengganggu aktivitas warga.

Pria yang akrab disapa Jokis itu menjelaskan, penyebab banjir di Samarinda bukan hanya karena curah hujan lokal yang tinggi, tetapi juga akibat kiriman air dari daerah hulu, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Enam kali kejadian banjir ini juga menyebabkan warga harus mengungsi, karena ketinggian air bisa mencapai satu meter di permukiman warga,” ungkapnya.

Setiap kali bencana terjadi, solidaritas masyarakat dan relawan di Samarinda selalu tinggi, berbondong-bondong membantu proses evakuasi, penyaluran logistik, hingga dukungan obat-obatan.

Namun, Jokis menegaskan bahwa selain faktor alam, perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia turut memperparah kondisi banjir.

Pertumbuhan penduduk yang pesat, alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman, serta aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan dampak lingkungan disebut sebagai faktor pemicu utama.

“Selain itu juga ada aktivitas pertambangan, kemudian aktivitas galian dan lain-lain yang kurang memperhatikan dampak lingkungan di permukiman warga,” ujarnya.

ITS berharap Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dapat lebih siap dalam mengantisipasi dan meminimalisir dampak banjir ke depan.

Meskipun saat ini Pemkot Samarinda tengah gencar menjalankan program penanggulangan banjir melalui normalisasi aliran Sungai Karang Mumus serta pelebaran dan pendalaman drainase, Jokis menekankan pentingnya keseimbangan penanganan antara wilayah hulu dan hilir sungai.

“Semua ini harus berimbang, antara di hulu dan di hilir sungai,” tambahnya.

Terkait kesiapan, Jokis menilai personel dan peralatan BPBD sudah cukup mendukung.

Namun, edukasi kepada masyarakat juga dinilai krusial, terutama mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah dan larangan membuang sampah sembarangan.

Menyambut pembahasan APBD 2026, ITS berharap alokasi anggaran untuk program normalisasi dan pengerukan sungai tetap berlanjut.

Mengingat curah hujan di Samarinda yang bervariatif, mulai dari 50 hingga 200 milimeter dan sulit diprediksi secara tepat, risiko banjir di kota ini tergolong tinggi.

“Perlu perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga banjir tidak terus-menerus terjadi di Kota Samarinda,” tutupnya. 

Anggaran Turun, Bencana Mengintai

Belanja Tidak Terduga (BTT) Kaltim

-2025: Rp100 miliar

-2026: Rp33,93 miliar (turun drastis)

-BTT tidak hanya untuk bencana, juga penanganan inflasi & kebutuhan mendesak lain

 Program Penghijauan Terhambat

-Penanaman pohon baru dihentikan tahun 2026

-Lahan kritis Kaltim: ±250.000 hektare

-Rehabilitasi sejak 2018: baru 8.994 hektare

-Bibit ditanam: > 5 juta pohon

-Target tahunan 1.200 hektare terhenti sementara

Peringatan Risiko Bencana

(Sumber: JATAM Kaltim)

-980 peristiwa banjir dalam 2018–2024

-80 persen wilayah Kaltim kategori risiko tinggi bencana

-1.735 lubang tambang belum direklamasi