Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Gubernur Riau, Rabu (3/12/2025). Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang diduga melibatkan PT Sambu Group, perusahaan besar pengolahan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Dalam orasinya, massa menilai PT Sambu diduga melakukan monopoli harga kelapa di Inhil, sehingga membuat ekonomi masyarakat, khususnya petani kian tertekan.
Selain itu, mereka juga menyinggung dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap ribuan karyawan.
Koordinator lapangan aksi, Mohammad Analta Azril Ramadhan, menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian perusahaan kepada generasi muda asal Inhil.
“Saya putra daerah Inhil, dan saya belum pernah mendengar adanya kepedulian PT Sambu terhadap mahasiswa Inhil, termasuk soal beasiswa. Padahal angka putus kuliah paling banyak berasal dari daerah kami,” ujarnya.
Ini tuntutan lengkap massa aksi terhadap PT Sambu Group:
1. PT Sambu diminta aktif memberikan beasiswa kepada mahasiswa Inhil. Massa menyebut perwakilan perusahaan di Pekanbaru menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada beasiswa untuk mahasiswa Inhil.
2. Dugaan monopoli harga kelapa oleh PT Sambu di Inhil yang dinilai membuat pendapatan masyarakat menurun.
3. Dugaan PHK sepihak terhadap 3.128 karyawan PT Sambu, yang dinilai memperburuk angka pengangguran di Inhil.
4. Dugaan pekerja PT Sambu di wilayah Tanah Merah dan Kateman menerima gaji di bawah UMK dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
5. Mendesak Satgas PHK Provinsi Riau menyelesaikan persoalan PHK massal serta memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak sesuai aturan.
6. Dugaan pengelolaan limbah PT Sambu tidak sesuai ketentuan, mengeluarkan cairan pekat dan berbau hingga mencemari lingkungan.
7. Dugaan program CSR PT Sambu tidak berjalan dengan tepat dan tidak transparan.
8. Dugaan pelanggaran tata ruang oleh PT Pulau Sambu terkait aturan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Permenperin Nomor 40 Tahun 2016.
Setelah puas menyampaikan orasi dan pernyataan sikap nya, massa aksi akhirnya ditemui oleh perwakilan dari Pemprov Riau yang diwakili oleh Plt Karo Adpim Andres Ilahargon.
Andres menyampaikan permohonan maaf karena Plt Gubernur Riau sedang ada tugas lain disaat bersamaan, sehingga tidak bisa menemui massa. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.
