Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menghadapi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung akibat cuaca ekstrem yang mulai melanda sejumlah provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Melalui surat edaran resmi, Pemprov Riau meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kewaspadaan. Surat ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dan instruksi Menteri Dalam Negeri.
“Tadi informasinya ada beberapa daerah yang sudah mengusulkan penetapan status siaga bencana, dan ada juga yang sudah menetapkan. Kita diminta Mendagri untuk segera melakukan antisipasi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Kamis (27/11/2025) di Kantor Gubernur Riau.
Ia menegaskan, surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota sudah dikirim, dan Pemprov Riau juga akan segera menetapkan status siaga bencana.Â
“Provinsi tetangga sudah mengalami bencana, jadi kita harus lebih siap,” tambahnya.
SF Hariyanto juga mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai, agar tetap waspada terhadap kemungkinan naiknya permukaan air.
“Jangan lengah, perhatikan kondisi sekitar terutama saat hujan lebat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal, menyebut satu daerah sudah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi.
“Baru Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang sudah menetapkan. Kita mendorong daerah lain seperti Kampar, Pelalawan, dan Kuansing karena wilayah tersebut rawan banjir kiriman dari Sumbar,” ujarnya.
Dalam surat resmi bertanggal 25 November 2025, SF Hariyanto memberi 13 instruksi utama yang wajib dilaksanakan seluruh pemerintah daerah. Mulai dari pembaruan data risiko bencana, kesiapan jalur evakuasi, penyiapan posko, hingga pengecekan dana darurat.
“Kita harus memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan cepat, terukur, dan menyeluruh,” tegasnya.
Instruksi pertama menekankan pentingnya pemetaan ulang wilayah rawan berdasarkan kajian terbaru. Lampiran dokumen berisi daftar desa dan kelurahan rawan banjir dan longsor di 12 kabupaten/kota, mulai dari Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, hingga Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir.
Instruksi berikutnya meminta daerah memastikan edukasi masyarakat, kesiapan peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT), mempercepat normalisasi sungai dan drainase, serta memperbaiki tebing-tebing rawan longsor.
Posko siaga bencana wajib diaktifkan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lain. Aktivitas apel dan pengecekan kesiapan juga diminta dipublikasikan untuk meningkatkan kesadaran warga.
